Ribuan Hektar Lahan Kritis di Tabalong Menunggu Penghijauan

TANJUNG, kontrasonline.com – Luas lahan kritis di wilayah Tabalong yang perlu ditanami saat ini berjumlah 4.046 hektar.

Hal itu diungkapkan Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani saat menghadiri rapat koordinasi gerakan revolusi hijau di Pendopo Bersinar, Selasa (11/4).

“Jumlah lahan kritis di Tabalong 4.964 hektar, sejak tahun 2017 sampai tahun 2023 luasan yang sudah ditanami jumlahnya 918 hektar. Sisa 4.046 hektar, tinggal kita cari saja dimana ini” ungkapnya.

Anang menyebutkan melalui gerakan revolusi hijau yang dicanangkan Gubernur Kalsel setidaknya bisa menghijaukan lahan kritis di Tabalong.

“Ini program yang sangat penting dan kita wajib mendukungnya karena manfaatnya kita yang akan menerima” sebutnya.

Ia pun menginginkan agar lahan kritis ini bisa dihijaukan dalam dua tahun.

“Kita keroyoki saja, nanti saya minta Camat mengkoordinir desanya masing-masing” pintanya.

Khusus untuk kades Ia mengingatkan jangan menganggap hal ini sebagai tugas tambahan, tetapi masuk tupoksi.

“Jadi untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan terkendali kita harus melakukan penanaman” ucapnya.

“Saya berharap agar para Camat dan Kades mensosialisasikan apa yang kita dapatkan dari rapat koordinasi gerakan revolusi hijau ini” timpal orang nomor satu di Bumi Saraba Kawa.

Ia pun menyampaikan kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan kades agar menyisihkan sebagian dana desa untuk mendukung terlaksananya gerakan revolusi hijau.

“Baik untuk sosialisasi maupun kegiatan penanaman. Nanti kita atur dalam peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan APBDes tahun 2024” ujarnya.

Penanganan lahan kritis melalui gerakan revolusi hijau memerlukan dukungan dari Dinas Kehutanan provinsi Kalsel.

“Makanya saya tanya tadi bibitnya siap tidak, sebab kalau bibitnya tidak siap akan sia-sia gerakan ini kita canangkan” ucap Anang.

Anang mengatakan Tabalong mesti diberi prioritas dalam gerakan revolusi hijau ini.

“Sebentar lagi Tabalong akan berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara, jadi sangat tidak enak kalau nanti orang IKN menyinggung lahan kritis tetangga masih ribuan hektar” katanya.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Alip Winarto membeberkan luasan lahan kritis di Kalsel di tahun 2013 seluas 641.580 hektar, kemudian ada penurunan tahun 2018 menjadi 511.594 hektare.

“Hal ini menjadi indikasi bahwa gerakan revolusi hijau memberikan kontribusi dalam perbaikan lingkungan di provinsi Kalimantan Selatan” bebernya.

Alip menambahkan dalam gerakan ini, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) sebagai perpanjangan Dishut Kalsel siap sebagai fasilitator.

“Ditopang oleh ketersediaan bibit yang akan disediakan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kalimantan Selatan dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito” pungkasnya. (Can)