TANJUNG, kontrasonline.com – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah kabupaten Tabalong didatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Kedatangan jajaran Kejari Tabalong ini untuk melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum dalam mendukung 7 Prioritas Nasional dan Daerah.
Kegiatan yang dipimpin Kasi Intel Kejari Tabalong, Amanda Adelina ini pertama menyambangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong pada 25 Januari tadi yang langsung disambut Kepala BPKAD, Husin Ansari.
Amanda menyampaikan dalam lawatannya ke dinas tersebut pihaknya ingin dapat bersinergi terkait pengamanan aset daerah.
“Dalam hal ini mengamankan aset pemerintah daerah dari pihak ketiga yang menguasai atau masyarakat serta untuk melakukan pencegahan terhadap mafia-mafia khususnya mafia tanah” ujarnya kepada kontrasonline.com, Jum’at (27/1).
Ia menerangkan kegiatan kali ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun badan hukum.
“Ini kepedulian terhadap upaya negara dalam kebijakan memerangi mafia tanah. Bahwa keterlibatan mafia tanah cenderung muncul pada konflik pertanahan yang memiliki nuansa pidana dengan pola perbuatan mengakses layanan pertanahan yang sesuai prosedur namun terdapat kepalsuan dalam substansinya” terangnya.
Selanjutnya, kegiatan Penerangan Hukum dilanjutkan pada tanggal 26 Januari tadi menyasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tabalong.
Amanda dan tim disambut Kadisdikbud Tabalong, Tonie Marwan beserta jajarannya. Tak jauh beda, kegiatan pada Disdikbud juga untuk memberikan kepastian hukum pada setiap kegiatan dinas.
“Ini juga untuk membantu meminimalisir terjadinya permasalahan hukum yang menunjang setiap kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong” bebernya.
Sementara itu, Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis, Gede Agastia Erlandi menambahkan untuk Kabid PPTK harus terlibat langsung pekerjaan di lapangan maupun tentang perlengkapan administrasi.
“Agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, aman dan tertib sesuai prosedur sehingga tidak terjadi penyelewangan dalam hal pekerjaan kemudian juga harus tepat guna tempat sasaran dan tepat waktu” ujarnya.
Tim Kejari Tabalong kedepan akan kembali menyambangi dinas yang kegiatan tahun 2023 menjadi prioritas daerah.
“Selasa 31 Januari rencananya dinas PUPR” pungkas Amanda. (Can)
