Rabu, Februari 1, 2023

Implementasi Sakti Full Modul Pada Satker Mitra Kerja KPPN Barabai

Oleh : Sapril Anwar, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN Barabai

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah dilaksanakan secara berjenjang dari level bawah ke level atas untuk selanjutnya dikompilasi menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), akuntansi pemerintahan di indonesia juga mengalami perubahan yang dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu : sebelum 2005 menerapkan akuntansi berbasis kas dengan pendekatan single fund dan single entry, tahun 2005-2010 dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara dengan pendekatan cash towards  accrual dan tahun 2010 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (yang menganut basis akrual penuh). 

Untuk menunjang penerapan good governance dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah diluncurkanlah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berupa aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satuan Kerja dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang telah terlebih dahulu digunakan, untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan manajemen keuangan di sisi satker.

Implementasi SAKTI diawali dengan tahapan uji coba terbatas (piloting) pertama mulai tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, pada tahun 2022 memasuki tahap implementasi secara penuh (full module) pada seluruh kementerian/lembaga negara dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

SAKTI full module terdiri dari Modul Administrator, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Pelaporan serta menerapkan konsep single database. Modul-modul ini menggantikan aplikasi-aplikasi offline yang digunakan sebelum peluncuran SAKTI. Aplikasi-aplikasi tersebut yaitu aplikasi RKA-KL, aplikasi SAS, aplikasi SILABI, aplikasi Persediaan, aplikasi SIMAK-BMN, dan aplikasi SAIBA. Keenam aplikasi tersebut terpisah-pisah dan belum terkoneksi secara langsung, sehingga diperlukan pengiriman data antar aplikasi berupa ADK (Arsip Data Komputer).

Beberapa manfaat penggunaan aplikasi SAKTI dalam menunjang penerapan good governance, yaitu : operasional pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif melalui satu aplikasi SAKTI untuk satu siklus keuangan negara mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan, efisiensi sumber daya, konsolidasi data APBN K/L yang lebih cepat bersifat real time dan single database, peningkatan kualitas laporan keuangan K/L melalui penggunaan basis akuntansi akrual.

Dalam proses implementasi modul SAKTI secara penuh KPPN Barabai sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menyukseskannya kepada 93 Satuan Kerja sebagai mitra, sesuai dengan  penugasan dari Kantor Pusat DJPb melalui penetapan dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) pada level pejabat administrator (Kepala Kantor). Kegiatan yang telah dilaksanakan, berupa : pendampingan transaksi awal SAKTI 2022, pendaftaran/pemutakhiran user SAKTI, monitoring penyelesaian aset tidak normal dan persediaan bersaldo minus, end user training (EUT) SAKTI, publikasi SAKTI, pendampingan migrasi saldo awal, pendampingan penyusunan LK semester I dan triwulan III serta berbagai kegiatan lain dalam mendukung suksesnya penerapan SAKTI secara penuh.

Implementasi SAKTI secara penuh ditahun 2022 ini tentunya terdapat beberapa tantangan atau kendala dalam pelaksanaannya, karena merupakan hal yang baru dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bagi para pengelola keuangan Satker, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya :

1. Tersedianya Sarana Pendukung yang memadai

Aplikasi SAKTI yang berbasis web membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk menggunakannya, bagi satker yang berada di wilayah mempunyai kualitas koneksi internet yang baik tentu tidak akan mengalami permasalahan ini, tetapi untuk Satker yang berada dipelosok kabupaten tentu akan mengalami kesulitan. Disamping itu perangkat komputer atau laptop dengan spesifikasi yang sesuai juga sangat diperlukan dalam implementasinya. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah secara maksimal mengembangkan aplikasi SAKTI untuk mempermudah pengguna dalam melaksanakannya sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. 

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai

Pengoperasian aplikasi SAKTI memerlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai, kemampuan petugas Satker/operator SAKTI dalam melaksanakan proses bisnis yang ada sangat menentukan dalam kualitas perencanaan sampai dengan proses pelaporan keuangan. Adanya mutasi dan penggantian operator SAKTI dapat berakibat pada kualitas laporan keuangan Satker bersangkutan apabila tidak dibarengi dengan transfer pengetahuan dari petugas sebelumnya. Peran KPPN sebagai trainer SAKTI sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas operator SAKTI Satker di wilayah kerjanya dengan memberikan pendampingan secara rutin.

Implementasi SAKTI full modul menjadi tantangan bagi seluruh kementerian negara/lembaga sehingga dapat mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022.

Artikel terkait

Tanggung Jawab SMSI dan Bisnis Media di Tahun Politik

Oleh: Mohammad Nasir, Sekretaris Jenderal SMSI periode 2019- 2024 Stabilitas politik nasional menjadi perhitungan penting bagi kalangan pebisnis, investor, dan perusahaan pers. Politik selalu dimasukkan...

Seandainya Tabalong Juara PORPROV XI 2022

Oleh : Muhammad Fauzan, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong Ketika kita ngomongin Olahraga  pastilah tertuju pada Porprov XI 2022 yang telah...

Pergerakan SMSI Untuk Pers Indonesia

Oleh: Yono Hartono, Wakil Ketua Umum SMSI Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang didirikan di Banten sejak Tahun 2017 merupakan metamorfosis dari pers dunia cetak...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

tetap terhubung

8,590FansSuka
3,370PengikutMengikuti

Berita Terkini

Berdalih Faktor Ekonomi, Ogok dan Tinghuy Jajakan Ribuan Obat Terlarang di Muara Uya

TANJUNG, kontrasonline.com - Kapolres Tabalong, AKBP Anib Bastian menyebut tersangka inisial RM alias Ogok (25) dan JW alias Tinghuy (20) mengaku menjual ribuan obat...

Sangadji Digantikan Teman Masa Kecilnya

TANJUNG, kontrasonline.com - Wajah berseri dengan seulas senyum nampak menghiasi wajah "Srikandi Tabalong" yang terpilih menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Tabalong. Usai seremoni dan prosesi pelantikan,...

Hj Hamida Sekda Perempuan Pertama di Tabalong

TANJUNG, kontrasonline.com – Mendapatkan jabatan baru sebagai Sekretaris daerah (Sekda) dilingkup pemkab Tabalong sesuai surat keputusan  Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/21/2023 tentang pengangkatan pejabat pimpinan...

Hj. Hamida Resmi Duduki Jabatan Sekda Tabalong

TANJUNG, kontrasonline.com - Terjawab sudah teka-teki siapa yang bakal mengisi kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabalong. Hj. Hamida Munawarah, ST, MT yang sebelumnya menjabat...

Anang Pinta Baznas Tabalong Berperan Tekan Angka Kemiskinan

TANJUNG, kontrasonline.com - Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani menginginkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat berperan menekan angka kemiskinan di Bumi Sarabakawa. Hal itu Ia...
error: Maaf, Content is protected !!