Senin, November 28, 2022

Solusi Mencapai TPB Indonesia, Recover Together Recover Stronger

Penulis :

Kepala Sub Bagian Umum KPPPN Tanjung, Hermawan GM

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. SDGs/TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan, yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat & Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih & Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih & Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi & Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan yang Tangguh; serta (17) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (sumber https://www.sdg2030indonesia.org).

            Dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs/TPB, Indonesia tergabung dalam sebuah group yang bernama G20 (Group of Twenty). Tujuan didirikannya G20 adalah untuk memastikan negara-negara di dunia menemukan solusi dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Dikutip dari Kompas.com, Group ini adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri atas 19 Negara dan 1 Lembaga Uni Eropa. Sesuai dengan nama group ini, forum G20 memiliki 20 anggota, yaitu: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Republik Korea, Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia adalah satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara. Indonesia merupakan anggota G20 sejak tahun 1999 dengan pertimbangan dan kriteria berikut ini:

(1) Indonesia dianggap memiliki pengalaman untuk mengatasi krisis ekonomi di Asia pada akhir tahun 1990-an, (2) Indonesia terbukti berhasil untuk bertahan dan terbukti memiliki ketahanan yang baik saat menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008, dan (3) Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga didunia dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia.

Pada tahun 2022, Indonesia menjadi pemegang Presidensi G20 yang akan berlangsung selama setahun penuh. Menjadi pemegang Predisensi G20 berarti negara tersebut menjadi tuan rumah untuk penyelenggaran meeting forum G20. Tema yang diangkat Indonesia dalam Presidensi G20 tahun ini adalah “Recover Together, Recover Stronger”. Alasan pengangkatan tema ini adalah atas dasar pertimbangan dunia masih mengalami tekanan yang disebabkan oleh COVID-19 sehingga memerlukan kerja sama dalam mencari jalan keluar untuk solusi pemulihan dunia. Untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs/TPB, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

            Kerugian Negara sendiri dapat didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga & barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara apabila memenuhi unsur-unsur kerugian negara sebagai berikut:

  1. Adanya kekurangan uang, surat berharga dan barang
  2. Jumlahnya nyata & pasti, serta
  3. Akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), definisi perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan sebagai tiap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, dan mewajibkan orang yang bersalah mengganti kerugian tersebut.

Dilihat dari subjeknya, kerugian negara terdiri atas kerugian negara yang dilakukan oleh :

  1. Bendahara
  2. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain
  3. Pengelola BUMN/BUMD & lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
  4. Pihak ketiga

            Penyelesaian Kerugian Negara bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang & meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara, dan para pengelola keuangan. Hal ini atas dasar penjelasan yang telah dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya & para pengelola keuangan negara pada khususnya. Selain daripada itu, tujuan penyelesaian kerugian negara adalah menciptakan ketertiban administrasi keuangan negara.

Pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Dengan berlakunya Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara, maka penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara mengacu pada peraturan tersebut.

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

  1. Adanya Informasi Kerugian Negara/Daerah;
  2. Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
  3. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Negara (LHVKN), BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara tersebut untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai & penanggung jawabnya;
  4. Pimpinan Instansi memerintahkan TPKN untuk menupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 7 hari setelah menrima surat dari BPK;
  5. Penetapan Batas Waktu.
  6. Pembebanan Kerugian Negara

            Selain Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, Penyelesaian Kerugian Negara juga bisa dilakukan secara Pidana. Dalam masalah kerugian negara, ada garis yang memisahkan dan harus dipisahkan antara kerugian negara akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian negara akibat tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan kewenangan pejabat pengelola keuangan. Dalam hal yang terakhir ini, pemulihan terhadap kekayaan Negara saja dirasakan tidak cukup adil. Tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian negara bermaksud menghambat pemerintah untuk melakukan kewajibannya. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum ataupun bersifat melawan hukum. Atas dasar hal tersebut, tindakan curang yang merugikan keuangan negara di samping diwajibkan memulihkan kerugian yang terjadi, juga harus dikenanakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.

            Dalam hal ini, Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah menjadi salah satu langkah Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs/TPB dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan, khususnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Negara. Tentunya hal ini juga akan membangun nama Indonesia dalam forum G20. (*)

Artikel terkait

Perlunya Akses Informasi Untuk Petani Desa

oleh : Siti Raysha Azzahra, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanpa disadari, sektor pertanian merupakan...

Bikers Bershalawat Patahkan Stigma

Oleh: Erlina Effendi Ilas, (Ketua Komunitas Sayangi Sesama Tabalong) Club motor atau para bikers kerap menerima stigma. Publik kerap menuding para bikers itu membawa pengaruh...

Anggaran Transfer Ke Daerah Untuk Pemerataan dan Pembangunan, Di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara dan Balangan

Penulis: Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung, Akhmad Labib Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

tetap terhubung

8,590FansSuka
3,370PengikutMengikuti

Berita Terkini

Anang Pinta Korpri Tabalong Pangkas Pelayanan Ruwet, Berbelit-belit dan Menyulitkan Rakyat

Korpri harus menjadi Pionir dalam berinovasi TANJUNG, kontrasonline.com - Bupati Tabalong H. Anang Syakhfiani menginginkan anggota Korpri di Bumi Saraba Kawa bisa berinovasi di era...

Modus Jual-Beli Arisan Online, Warga Tamiyang Tanta Diringkus Polisi

Warga desa Lumbang Kecamatan Muara Uya alami kerugian hingga Rp 173 juta TANJUNG, kontrasonline.com – Perempuan berinisial FM (23) warga desa Tamiyang kecamatan Tanta harus...

Sabet Prestasi Nasional, PAI Tabalong Kembali Bawa Nama Harum Bumi Sarabakawa

TANJUNG, kontrasonline.com - Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Anggrek Indonesia (DPC PAI) kabupaten Tabalong kembali membawa nama harum Bumi Sarabakawa. Kali ini perkumpulan pencinta anggrek tersebut...

Tim KAN Asesmen Laboratorium DLH Tabalong

TANJUNG, kontrasonline.com – Tim Assesor dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan asesmen di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabalong. Asesmen yang dilakukan tim...

Monumen Lain Bisa Dibersihkan Vertical Rescue

TANJUNG, kontrasonline.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabalong mengapresiasi pembersihan yang dilaksanakan oleh Vertical Rescue di Monumen Tanjung Puri, Sabtu (26/11). Plt Kepala Bidang Tata...
error: Maaf, Content is protected !!