TANJUNG, kontrasonline.com – Puluhan warga khususnya dari RT. 03 dan 04 desa Banyu Tajun kecamatan Tanjung tampak berkumpul dijalan Hauling PT. Adaro Indonesia.
Warga yang didominasi kalangan ibu- ibu melakukan aksi menuntut “uang debu” akibat aktifitas angkutan batu bara milik perusahaan tambang emas hitam terbesar di Bumi Saraba Kawa ini.
Warga mempertanyakan keseriusan PT. Adaro untuk membayarkan uang debu seperti yang sudah dilaksanakan di desa terdampak lainnya yang juga dilintasi jalan Hauling.
“Di desa Manduin dan Mantuil uangnya sudah dibayarkan, kenapa di Banyu Tajun belum juga dikeluarkan” ujar Nurhayati, salah seorang warga RT.03 yang rumahnya persis disamping jalan Hauling pada kontrasonline.com, Selasa (26/10) siang sambil berdiri di dekat jalan hauling.
Nenek berusia 62 tahun ini merasa kecewa karena Ia dan beberapa orang warga lainnya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan namun tak ada kejelasan.
“Kami minta kepastiannya, kalau tidak ada respon kami akan demo terus. Kecewa kami, seperti tidak ada harganya dimata perusahaan” ucapnya bergetar.
Bukan tanpa alasan, perempuan lebih setengah abad ini menuturkan kalau Ia dan suami termasuk warga yang menjual tanahnya untuk jalan hauling dengan sejumlah janji yang ditawarkan oleh pihak perusahaan.
“Tanah yang dijual dihargai Rp 250 per meter, uang yang didapat sekitar Rp 4 juta dibagi dengan saudara. Perjanjiannya selama perusahaan beroperasi maka akan selalu dibantu, namun sayang, tidak ada perjanjian hitam diatas putih” tuturnya.
Ia mengatakan uang debu terakhir yang warga sekitar hauling terima ditahun 2003.
“Alasannya karena jalannya sudah diaspal jadi tidak ada lagi uang debunya” ucapnya.
Namun, ujarnya, hingga sekarang rumah mereka tetap terkena debu dari aktifitas angkutan batu bara.
“Minimal 3 kali sehari rumah disapu, itu pun debunya masih tetap ada” keluhnya.
Adaro juga warga nilai tidak serius menyelesaikan persoalan ini.
“Sudah empat kali pertemuan, namun tidak ada juga kejelasan, yang terakhir diajak ketemu sama Sekda, seperti saling lempar” timpal warga lainnya.
Perusahaan, imbuh temannya meminta mereka untuk membuat proposal, sudah beberapa kali dibuat dan dikirim namun selalu dikembalikan, selalu ada yang salah dan diminta mengganti lagi, Prosesnya berbelit – belit.
Keterangan warga lainnya ada sekitar 29 kepala keluarga (KK) yang terdaftar masuk dalam proposal permohonan tersebut.
“Jumlahnya 29 KK, baik dari RT 03 maupun RT.04, kata perusahaan hanya bagi warga yang rumahnya dalam jarak 100 meter dari jalan hauling” jelasnya.
Warga berharap uang penganti dampak debu ini bisa segera direalisasikan.
Adaro Bantah Berikan Uang Debu ke Desa Lain
Terpisah, CRM Departement Head PT. Adaro Indonesia, Djoko Soesilo menyampaikan Adaro sudah dan telah mengakomodir apa yang masyarakat sampaikan terkait tuntutan debu, yakni dengan melakukan Pengaspalan dan penyiraman hauling.
“Selain pengaspalan Hauling, Adaro juga melakukan pengaturan tingkat laju kendaraan di di area sekitar tujuannya supaya tidak menimbulkan getaran dan debu” jelasnya.
Djoko mengatakan pihaknya langsung menyentuh akar permasalahan yang disampaikan warga.
“Jika debu, kita lakukan pengendalian dari penyebab munculnya debu, bukan persoalan uang, ini penting di garis bawahi agar kita dapat fokus pada masalah sebenarnya” tandasnya.
Ia juga membantah Adaro sudah membayarkan sejumlah uang bagi warga desa lain yang terdampak debu.
“Jika dikatakan ada desa lain yang dapat uang karena masalah debu, itu tidak benar. Hingga saat ini tidak ada permasalahan debu yang penyelesaiannya dengan memberikan uang pada siapapun” tegasnya.
Terkait jarak 100 meter dari hauling untuk rumah warga yang terdampak, Djoko menuturkan beberapa tahun lalu Adaro memang punya Wacana Membuat program buffer zone di sepanjang Hauling sampai ke kelanis.
“Tapi Seiring waktu berjalan program itu tidak begitu relevan lagi sehingga dihentikan” ungkapnya.
Ia menambahkan guna mendukung pengendalian tersebut, Adaro juga telah membuat program penyediaan air bersih di desa tersebut, bahkan ada usulan -usulan program pemberdayaan yang baru maupun sedang diusulkan untuk meningkatkan kemanfaatan dan kemaslahan desa.
“Kita dukung program positif yang bersifat pemberdayaan dimaksud” imbuhnya.
Terpisah, pihak pemerintah daerah dari Bappeda Tabalong yang turun kelapangan, Marpi’e menyampaikan pihaknya memproses (permohonan) sesuai prosedur baku yang sudah ditentukan perusahaan.
“Masyarakat lewat perwakilannya mengajukan permohonan tertulis pada Adaro, kami melakukan sinkronisasi dan koordinasi pada perusahaan baru ada keputusan” bebernya.
Marpi’e mengatakan permohonan yang sampai kepihaknya dari desa Banyu Tajun saja.
“Setahu kami hanya ini saja (permohonan yang diterima), saya mengelola bagian ini sudah dua tahun, entah yang lalu, saya tidak tahu persis” ujarnya.
Ia menegaskan kegiatan CSR untuk masyarakat uangnya mereka tidak tahu (tidak memegang uangnya).
“Kami hanya mengkoordinasikan dan mengkomunikasikannya saja pada masyarakat, uangnya langsung masuk kemasyarakat” tandasnya.
Ia membantah kalau uang dari perusahaan (CSR) masuk ke pemda dulu baru diserahkan pada masyarakat.
“Bukan begitu, alurnya uang tersebut langsung dari perusahaan ke masyarakat” tegasnya.
Ia mengungkapkan wilayah ring satu Adaro mendapat dana bina desa setiap tahun.
“Ada 19 desa ring satu se Tabalong yang dapat dana Rp 75 juta termasuk yang dilintasi Hauling” pungkasnya.(Boel)
