TANJUNG, kontrasonline.com – Masih berkaitan dengan keberadaan PT. Tanjung Power Indonesia (TPI) puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat se Tabalong menggelar dengar pendapat dengan anggota DPRD Tabalong pada Kamis (24/06) di ruang rapat Graha Sakata.
LSM di Tabalong berkeyakinan pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Derah (PAD) dengan berdirinya PLTU tersebut.
Namun pertemuan yang melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tabalong justru tidak dihadiri pimpinan PT. TPI
Tidak hadirnya pimpinan PT. TPI dengan alasan dalam kondisi pandemi Covid-19 disayangkan salah seorang senior LSM, Erwansyah alias Iwan Wong.
“Kita sudah meminta untuk berhadir di dalam forum ini, artinya bisa dikatakan mereka tidak menghargai undangan tersebut dengan alasan masih pandemi” ujarnya pada kontrasonline.com usai acara.
Wong menyampaikan kalau cara diplomasi tidak bisa juga menghadirkan TPI, pihaknya akan menggunakan cara lain yang tak melanggar aturan agar bisa bertemu.
“Kalau tetap ngeyel, LSM siap demo dan kawan – kawan sudah siap, kita sayang dengan daerah kita, people power hanya jalan terakhir” tegasnya.
Iwan Wong juga menyayangkan ketidakhadiran kepala BPPRD Tabalong dan hanya dihadiri oleh perwakilannya saja.
“Ini untuk kepentingan mereka juga, kita membicarakan masalah PAD. Mungkin ada acara lain yang lebih penting dari acara disini” ucapnya.
Ia beranggapan kalau hanya untuk menghadiri sosialisasi, harusnya bisa saja diwakilkan karena menurutnya hari ini bicara tentang bagaimana bisa menggali potensi agar PAD bisa ditingkatkan.
“Padahal persoalan ini vital bagi daerah, Kita kecewa yang dikirim hanya jubir ” ketusnya.
Wakil ketua DPRD Tabalong, H. Jurni menyampaikan agenda pertemuan dengar pendapat kali ini membicarakan peningkatan PAD.
Ia juga memberi apresiasi atas dukungan dan konsistensi dari LSM Tabalong yang terus mengawal penggalian potensi bagi peningkatan PAD Bumi Saraba Kawa.
“Saya ucapkan terima kasih pada LSM atas konsistensinya mengawal persoalan ini” ujarnya.
Meskipun pihak Manajemen PT. TPI tidak hadir, Jurni tidak mempersoalkannya.
“Karena yang kita bahas masalah TPI, tak perlu juga dihadirkan mereka, yang penting itu pihak eksekutif (BPPRD) dulu kita beri waktu untuk menghubungi pihak TPI” bebernya.
Kalau komunikasi antara BPPRD dan PT. TPI sudah dilakukan namun tak ada jalan keluar baru dipanggil untuk duduk bersama sambungnya.
Jurni menyampaikan bahwa tanggal 14 Juli nanti sudah disepakati di dalam forum pertemuan untuk menghadirkan pihak terkait untuk memberi penjelasan.
“Kita minta jawaban dari BPPRD hasil pertemuan dengan PT. TPI, termasuk jalan milik pemda yang dilintasi oleh angkutan Adaro seperti apa kontribusinya pada daerah” tuturnya.
Namun, lanjutnya, apabila pihak perusahaan tidak memperdulikannya, sebagai wakil rakyat pihaknya siap turun aksi.
“Tak hanya LSM, kalau perlu kami juga ikut, kalau perlu tutup dulu supaya bisa bicara” cetusnya.
Potensi Besar Tapi PAD Beda Tipis dengan Kabupaten Tetangga
Politikus senior ini juga mengatakan banyaknya sumber daya yang dimiliki kabupaten Tabalong kalau PAD nya hanya beda tipis dengan kabupaten yang ada di banua enam, ada kesalahan dalam mengelolanya.
“Kita banyak memiliki potensi, kalau PAD beda tipis dengan kabupaten yang ada di banua enam artinya kita yang tidak pintar mengelolanya” timpalnya.
Ia berharap persoalan ini bisa dituntaskan.
“Harus tuntas dan benar – benar clear, jangan setengah – setengah, bulan depan kita pertemuan, BPPRD harus sampaikan progressnya” tandasnya.
Kepala BPKAD Tabalong, Zainal Arifin bersepakat untuk menggali potensi PAD dari banyak sumber termasuk dari PT. MSW dan PT. TPI.
Zainal mengatakan peningkatan PAD merupakan sebuah keharusan ditengah pendapatan transfer yang tak menentu.
“Kita perlu berkreasi, jangan sampai potensi banyak yang tak tergali” ujarnya.
Ia berharap kedepan banyak ditemui potensi yang memang tidak terdata karena adanya keterbatasan.(Boel)
