TANJUNG, korankontras.net – Setelah proses Musrenbang di 12 kecamatan selesai dilaksanakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tabalong menggelar Forum konsultasi Publik
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Tabalong tahun 2022 pada Kamis (25/2) di gedung Pusat Informasi dan Pembangunan.
Bupati Tabalong, H. Anang Syakhfiani mengatakan Forum Konsultasi Publik RKPD merupakan salah satu cara untuk perencanaan pembangunan Tabalong terus berkualitas.
“Kita sudah punya pengalaman (perencanaan) tanpa banyak memperhatikan kualitas” ucapnya saat memberi sambutan.
Ia pun meminta untuk menghentikan kebiasaan perencanaan sebagai kumpulan keinginan tanpa memperhatikan ketersediaan anggaran.
Anang juga memberi apresiasi kepada Bappeda dan jajarannya yang sudah melaksanakan musrebang diseluruh kecamatan dan forum konsultasi publik.
“Kegiatan ini dalam rangka menuju rancangan apa yang kita mau” bebernya.
Terpisah, kepala Bappeda Tabalong, H. Noor Rifani, SH, MT, menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan setelah musrenbang tingkat kecamatan dan sebelum Musrenbang RKPD kabupaten digelar.
“Semakin banyak masukan dari Stakeholder, perencanaan awal RKPD ini akan semakin sempurna” ungkapnya.
Noor Rifani menegaskan bahwa RKPD tahun 2022 erat kaitannya dengan pandemi Covid-19 yaitu terkait penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
“Dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten berupaya dorong perekonomian agar bisa pulih” tandasnya.
Masukan dari pemangku kepentingan, LSM, Organisasi, tokoh masyarakat, Perusahaan dan SKPD terkait yang turut hadir nantinya akan dibawa ke Musrenbang kabupaten.
“SKPD terkait yang menerima masukan juga bisa menyusun rencana kerja lebih baik lagi” tuturnya.
Wakil ketua DPRD Tabalong, Habib Muhammad Taufani Al Kaff berharap lewat Forum konsultasi publik ini dimana banyak masukan dari berbagai pihak maka perencanaan bisa lebih fokus dan terarah lagi.
“Masukan yang diterima mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Musrenbang tingkat kecamatan, apa pun yang direncanakan nantinya bisa menyentuh dan dibutuhkan masyarakat” harapnya.
Selaku wakil rakyat, Habib Taufani berjanji akan mengawal skala prioritas ini di DPRD.
“Di DPRD lewat rapat kerja dengan mitra SKPD oleh masing-masing Komisi skala super prioritas akan dikawal” pungkasnya.(Boel)
