TANJUNG, korankontras.net – Kunjungan Kerja (Kunker) ataupun Perjalanan Dinas Legislator Bumi Saraba Kawa tahun 2021 yang disorot LSM beberapa waktu lalu membuat dua wakil ketua DPRD Tabalong angkat bicara.
H.Jurni wakil ketua dari Fraksi Golkar mengatakan kunker DPRD Tabalong untuk tahun 2021 dipastikan bakal turun.
“Kunker ke luar daerah pasti berkurang, anggota DPRD akan lebih banyak turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi maupun keluh kesah masyarakat” terangnya pada awal korankontras.net beberapa waktu yang lalu.
Legislator 3 periode ini juga menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas keluar daerah turun hampir 50% dibanding tahun 2020.
“Pengurangannya hampir separuh dibanding tahun kemarin, angkanya sekitar Rp13 Miliar, kalau untuk perjalanan dinas tahun lalu angkanya lebih dari Rp 20 M” ungkapnya.
Hal ini pun sudah disepakati oleh semua anggota DPRD timpalnya.
Meskipun demikian sambungnya lagi, dalam perjalanannya nanti mungkin saja akan ada penambahan anggaran.
“Anggaran sekitar Rp 13 M itu hanya untuk sementara, mungkin saja nanti akan bertambah di anggaran perubahan kalau memang masih kurang” ujarnya.
“Kalau sampai anggaran perubahan tidak cukup kami masih boleh menambahnya lagi, mudah – mudahan sampai akhir tahun tidak berubah (tidak perlu nambah anggaran lagi)” imbuhnya.
Saat di singgung Apakah pengurangan kunjungan kerja ke luar daerah terkait dengan peraturan presiden (perpres) nomor 33 tahun 2020, Jurni menampiknya.
“Bukan karena faktor itu, kita terima saja kalau itu (perpres no 33) memang yang terbaik” kilahnya.
Dari pada keluar daerah menghabiskan banyak biaya lebih baik turun mendengar keluh kesah masyarakat jelasnya lagi.
“Kalau mau 2 periode harus sering-sering sapa masyarakat” ujarnya berseloroh.
Hal Senada juga disampaikan wakil ketua DPRD Tabalong dari fraksi PAN, Habib Muhammad Taufani Al Kaff.
Habib Taufani membeberkan bahwa dari sisi jumlah kunjungan keluar daerah pasti lebih efektif karena sistemnya sudah berubah.
“Sekarang dengan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) setiap kegiatan harus di input per titik dan tidak lagi gelondongan, hal ini juga kita dukung karena kegiatan juga menjadi lebih terukur” bebernya.
Habib Taufani juga menyampaikan bahwa kunjungan kerja keluar daerah akan lebih banyak ke kementerian.
“Kita bisa unduh dana kegiatan sekaligus memanfaatkannya untuk menutup defisit” terangnya.
Habib Taufani juga menegaskan bahwa di tahun 2021 tidak ada lagi kunker yang menumpuk diakhir tahun.
” Insyaallah tidak ada lagi, sekarang tidak bisa main – main lagi karena dananya tidak gelondongan, bisa dicek di Sekretariat, semuanya sudah diplotting” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Perpres Nomor 33 tahun 2020 mengatur tentang Standar Harga Satuan Regional yang mencakup sejumlah hal diantaranya mengatur satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri.(Boel)
