Rahimullah, Alumni FISIP Universitas Lambung Mangkurat
Mahasiswa Pascasarjana FISIP Universitas Airlangga
Politik bagi sebagian banyak orang menganggap sebagai hal yang negatif dalam kehidupan. Kita dengan bangganya berkata tidak peduli degan politik. Padahal politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik dan mempunyai makna kemuliaan.
Mengapa politik diartikan begitu penting perannya ? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Itulah yang dimaksud politik.
Karenanya juga tidak ada negara tanpa politik. Politiklah yang menggerakkan negara. Sebagaimana Profesor Ilmu Politik David Runciman dalam bukunya tentang Politics (2014) yang diantaranya menjabarkan kekontrasan kondisi dua negara, yaitu Denmark dan Suriah.
“Bila anda hidup di Suriah (setidaknya pada 2014/2015 kondisinya masih sangat runyam). Anda terjebak pada kondisi yang seperti ‘neraka’, yaitu hidup penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekerasan, ketidakpastian, kelaparan dan keputusasaan. Perang saudara telah meluluhlantakan Suriah. Puluhan hingga ratusan ribu orang tewas dalam tragedi kemanusiaan yang memilukan di abad ke-21 ini. Banyak yang mengungsi ke berbagai negara. Sebaliknya, Anda merupakan orang yang beruntung manakala hidup di Denmark. Negara tersebut versi lain dari ‘surga’, yaitu hidup nyaman, sejahtera, damai, tertib, dan beradab.”
Sehingga yang membedakan Suriah dan Denmark adalah bukanlah kenyamanannya, bukan pula berkaitan sumber daya alamnya dan kekayaan khasanah sejarahnya. Perbedaan mereka ialah politiknya. Politik yang telah menolong Denmark, politik pula yang menjadikan Suriah seperti sekarang.
Dengan demikian, politiklah yang bertanggungjawab apakah suatu negara menjadi negara yang aman dan damai serta penuh kemuliaan, atau sebaliknya terjadinya konflik yang berkepanjangan dan berantakan.
Kemudian bagaimana caranya mencapai tujuan yang mulia? Upaya itu dapat dicapai dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan lainnya. Namun, tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan dalam suatu wilayah tertentu. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dengan kebijakan publik yang diterapkan.
Kebijakan publik yang dimaksud tentunya yang berkaitan dengan kepentingan umum dan nilai-nilai yang juga dipandang sebagai nilai dasar suatu negara, yaitu sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945. Sebagai contoh masalah kebijakan yang mana ketiadaan beras dalam suatu daerah tidak akan pernah menjadi masalah bagi orang kaya tetapi hal itu dapat dipastikan menjadi masalah bagi orang miskin. Namun, ketiadaan beras juga akan menjadi masalah orang kaya atau semua orang. Jika, akibat dari ketiadaan beras itu akan mengancam kehidupan dan keamanan orang lain atau semua orang. Sehingga dengan adanya masalah tersebut diperlukan kekuasaan melalui keputusan politik. Dalam hal ini penerapan kebijakan publik sebagai jalan solusinya.
Politik dalam hal kekuasaan yang dimaksud tentunya juga tidak terlepas dari peran para politisi yang berada dibalik kebijakan-kebijakan yang diterapkan baik dalam hal skala nasional maupun daerah. Kekuasaan politik yang diraih para politisi tidak boleh didapuk sebagai tujuan. Ia hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan politik sesungguhnya.
Negeri ini setelah 1998, setiap menjelang pemilu baik itu pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, masyarakat dihadapkan pada berbagai atraksi para elit politik. Keran demokrasi yang terbuka lebar membuat banyak orang aktif berkecimpung di dunia politik yang diantaranya dari kalangan profesional, saudagar, swasta, aktivis pemuda dan mahasiswa, akademisi, mantan birokrat, hingga mantan tentara dan polisi yang sudah purnawirawan.
Sayangnya, politisi-politisi tersebut terkadang diantaranya tidak mempersoalkan kepatutan. Tidak sedikit diantara politisi kurang memahami bahwa politik adalah panggilan dan pengabdian. Sejatinya seorang pemimpin politik dan para politisi memiliki jiwa tersebut.
Dengan adanya fenomena tersebut. Maka kepekaan masyarakat terhadap politik yang khususnya dalam waktu dekat ini dilaksanakan pemilihakan kepala daerah sangat dibutuhkan. Paling tidak sebagai masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Prinsipnya sederhana, yaitu ‘teliti sebelum membeli’. Selama ini lazim nasehat bahwa “jangan beli kucing dalam karung. Tetapi bukan berarti kucing di luar karung bisa dijamin mutu dan keasliannya”. Pemilih cerdas itu tentunya yang kritis serta yang berikhtiar mengetahui rekam jejak mereka yang akan dipilih, mana yang layak dipercaya. Kebalikan dari pemilih cerdas ialah pemilih yang tidak kritis, yang gradasinya membentang dari tipologi pemilih tradisional yang kagum tokoh ‘sampai mati’, hingga tipologi pemilih masokis yaitu sudah pernah merasa ‘disakiti secara politik’, dikecewakan tetapi begitu pemilu malah dipilih kembali yang seolah-olah semakin disakiti semakin dinikmati.
Karenanya inilah tantangan kita sebagai masyarakat dalam menghadapi hajatan besar demokrasi khususnya pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada desember 2020 mendatang. Kualitas hasil dari pemilihan tersebut sangat mempengaruhi kebijakan publik yang akan menggerakan kepastian hukum, ekonomi yang berkembang dan sebagainya. Ujungnya ialah kesejahteraan bagi rakyat secara luas. Inilah politik sebagai berkah. Sebaliknya politik bisa menjadi musibah bilamana pemimpin yang terpilih dan para politisi gagal mengendalikan kekerasan, gagal membuat kebijakan publik yang baik dan efektif, gagal menciptakan stabilitas, gagal mengelola konflik yang ujung-ujungnya ialah kekacauan yang dihadapi rakyat.
Jadikanlah, Pilkada ini sebagai momentum bersama untuk mencapai sebuah harapan dengan memilih negarawan daerah yang dianggap mampu memberikan pengayoman dalam hal pengaturan, pelayanan akan pemenuhan kebutuhan, dan pemberdayaan kepada rakyatnya dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari berdaya menjadi lebih berdaya keadaan kehidupannya.
