Kebijakan Larangan Mudik dan Konsekuensinya di Tengah Wabah Virus Corona

Rahimullah, Alumni FISIP Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa Pascasarjana FISIP Universitas Airlangga

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama jajaran kabinet yang disiarkan pada kanal youtube sekretariat kepresidenan pada 21 April 2020 akhirnya memutuskan pelarangan mudik bagi semua masyarakat.

Pernyataan Presiden yang melakukan larangan mudik tidak “bertepuk sebelah tangan”, ditindaklanjuti serius oleh jajaran bawahannya. Dalam hal ini, kementerian perhubungan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kebijakan larangan mudik ini sebenarnya sudah lama dikehendaki berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah daerah yang khawatir terjadinya penyebaran virus corona di wilayahnya. Karena bagaimanapun juga penyebaran virus corona yang terkomfirmasi di daerah sebelumnya berasal dari warga yang datang dari luar daerah.

Sehingga larangan mudik yang dilakukan pemerintah ini agak terlambat diterapkan. Kita bisa membayangkan andaikan larangan mudik itu dilakukan sedari awal dan serius diimplementasikan, dapat saja penyebaran virus corona tidak secara signifikan terjadi yang seperti sekarang ini sudah menyebar keseluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Namun, better late than never. Keputusan Presiden melakukan larangan mudik patut diapresiasi sebagai ikhtiar pencegahan dan meminimalisir resiko kemungkinan semakin bertambahnya penyebaran virus corona yang ada di daerah.

Konsekuensi Larangan Mudik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah telah diimplementasi kebijakan larangan mudik pada 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.

Saat itu pula ada konsekuansi yang harus ditanggung berbagai kalangan. Sebagaimana diketahui berlakunya larangan untuk mudik terhadap penggunaan sarana transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Larangan penggunaan transportasi tersebut berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah: pembatasan sosial skala besar, zona merah penyebaran virus corona, serta aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar.

Pelarangan penggunaan transportasi darat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bisnis angkutan yang pada akhirnya berdampak juga kepada para pengemudi dan awak kendaraan yang berpotensi kehilangan penghasilan pekerjaan. Sebagaimana yang dikutip dalam laman katadata.co.id diungkapkan Ateng Aryono selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) yang mengatakan dari data yang dimiliki di seluruh Indonesia itu ada pengemudi dan awak kendaraan sebanyak 1,5 juta jiwa yang terancam di rumahkan. Selain berdampak pada aktivitas bisnis transportasi darat, masyarakat sebagai pengguna jalan darat yang berniat melakukan mudik harus menunda perjalanannya menuju kampung halaman. Bahkan masyarakat yang sudah melakukan perjalanan pada waktu peraturan larangan mudik sudah diimplementasikan terpaksa harus patur balik ke tempat semula. Sebagaimana yang sudah terkomfirmasi dari laman detikOto sebanyak 1.689 kendaraan yang terdiri dari 1.181 kendaraan pribadi dan 508 bus yang disuruh putar balik ke Jakarta.

Sedangkan pihak kereta api Indonesia (KAI) yang dikutip dalam laman liputan6.com, Public Realation KAI Joni Martinus mengungkapkan adanya pembatalan sebanyak 401  perjalan kereta api yang terdiri dari 213 kereta api jarak jauh dan 188 kereta api lokal akibat diterapkannya larangan mudik yang dilakukan pemerintah. Pembatalan itu juga membuat para penumpang yang sudah melakukan pembelian tiket kereta api memudarkan harapannya berangkat ke kampung halamannya.

Begitu pula pelarangan penggunaan transportasi laut membuat pihak  pelabuhan nasional tidak bisa menjual tiket kapal kepada penumpang dan menjadikan kapal penumpang dialihkan fungsinya sebagai kapal angkutan barang. Selain itu juga dari para penumpang yang sudah berniat berlayar menggunakan kapal laut harus menunda keberangkatannya menuju kampung halaman.

Kemudian juga penggunaan transportasi udara  yang sebelumnya lebih 50% sudah mengalami terjadinya penurunan penumpang yang signifikan. Sekarang ini ada 34 bandara sudah tidak diperbolehkan melayani penumpang akibat larangan mudik yang diberlakukan. Penutupan bandara ini tidak hanya berdampak pada maskapai penerbangan yang harus “gigit jari” untuk meraup pendapatan. Para tenaga kerja dan stakeholder terkait yang “bermukim” di bandara juga tidak luput dari dampak yang dirasakan, syukur kalaunya ada insentif yang diberikan kepada mereka untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Begitu pula dengan masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan yang jauh-jauh hari sudah atau berencana melakukan pembelian tiket pesawat yang berniat on the way menuju kampung halaman harus berlapang dada  menerima keadaan.

Berbagai konsekuensi yang harus ditanggung pihak transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara serta stakeholder terkait ini tidak sepatutnya juga dibiarkan begitu saja oleh pihak pemerintah. Pemerintah dapat memfasilitasi keluhan dari pihak terkait untuk memberikan pemecahan permasalahan, setidaknya win-win solution.

Kepada masyarakat yang harus menunda mudiknya dengan keuangan yang mencukupi untuk bertahan memenuhi kebutuhan tentuya bukan menjadi persoalan. Namun berbeda halnya dengan masyarakat atau pelajar/mahasiswa yang memilih mudik karena terancam kebutuhan hidupnya ketimbang berada di kampung halaman ini yang diharapakan ada tindakan pemerintah untuk memberikan solusinya.

Pemerintah yang sudah memberikan tugas kepada jajarannya dan aparat keamanan untuk mengawal kebijakan larangan mudik sepatutnya juga mengedepankan langkah persuasif ketimbang tindakan tegas hingga penerapan denda kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran, mengingat mereka juga menjadi bagian korban dari dampak virus corona. Selain itu juga rasa kemanusian menjadi nilai tambah yang berlipat ganda dalam suasana bulan ramadhan yang penuh keberkahan.*

Artikel terkait

Rakyat Jangan Dikacangin

Oleh: Kadarisman, Presidium Majelis Daerah KAHMI Tabalong Pemilu 2024 di ambang mata. Rakyat tak ubahnya makhluk paling seksi tiap menjelang pemilu. Kini pembicaraan politisi selalu...

Anang dan Ibnu Sina Figur Kunci di Pilgub Kalsel

Oleh : Kadarisman, Pemerhati Politik Banua Kendati pilkada gubernur di Kalsel masih kurang lebih satu tahun lagi, tetapi figure pasangan siapa yang akan menggantikan Sahbirin...

Disdukcapil Tabalong, Rakyat dan Kepala Daerah Ideal 2024

Oleh: Kadarisman (Pemerhati Politik Banua) Berbicara pelayanan publik, berarti kita bicara institusi publik sebagai instrument kekuasaan dalam mengaktualisasikan amanah negara untuk kebutuhan warga negara. Satu...

tetap terhubung

8,590FansSuka
3,370PengikutMengikuti

Berita Terkini

Awasi Pemilu 2024, Bawaslu dan Polres Tabalong Teken Perjanjian

TANJUNG, kontrasx.com - Bawaslu dan Polres Tabalong meneken kerjasama terkait pengawasan pemilu dan pemilihan 2024. Perjanjian kerjasama ini langsung ditandatangani Kapolres Tabalong, AKBP Anib Bastian...

DPMD Tabalong Konsep Raperbup Pakaian Dinas Aparat Desa

TANJUNG, kontrasonline.com - Peraturan keseragaman dalam hal pakaian dinas Kepala Desa dan BPD beserta aparatnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabalong sedang membuat...

2024 Raperda Masyarakat Hukum Adat Jadi Prioritas

TANJUNG, kontrasonline.com - . Salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi prioritas di tahun 2024 dan sudah diparipurnakan adalah menyangkut pengakuan, perlindungan dan...

KPK Sambangi Tabalong, Ada Apa?

TANJUNG, kontrasonline.com - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyambangi kabupaten Tabalong, Selasa (14/11). Kedatangan KPK ke Bumi Saraba Kawa tersebut untuk menggelar sosialisasi...

18 Raperda di Tabalong Masuk Propemperda 2024, Ada Raperda Hukum Adat

TANJUNG, kontrasonline.com - Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Tabalong untuk tahun 2024 diparipurnakan hari ini. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabalong, H....
error: Maaf, konten dilindungi !!