TANJUNG,KoranKontras.net- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum koordinasi (Forkoord) LSM se Tabalong menyorot tajam anggaran DPRD Tabalong tahun 2020.
Meskipun DPRD Tabalong sudah melakukan efesiensi anggaran dari kisaran Rp 25 M untuk anggaran 2019 menjadi Rp 21 M di tahun 2020 namun menurut mereka masih terlalu besar.
Koordinator Forum Koordinasi (Forkoord) LSM se Tabalong, Erwan Susandi menilai idealnya anggaran DPRD Tabalong Rp.15 miliar saja.
“Saya kira Idealnya anggaran DPRD cukup sebesar Rp 15 M” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Rusmadi, salah satu “dedengkot” LSM di Bumi Saraba Kawa, Ia mengungkapkan bahwa LSM sendiri sulit mengetahui berapa besar anggaran anggota DPRD kabupaten Tabalong terlebih lagi anggaran “perjalanan” mereka.
“Kalau pun tahu sifatnya masih gelondongan, penggunaannya untuk apa kita tidak tahu” bebernya.
Pria berkacamata ini juga mengaku kalau pihak LSM juga sudah sering mempertanyakan apa hasil kunjungan yang dilakukan yang dibungkus dengan kalimat study banding.
“Masyarakat hanya ingin tahu, DPRD harus berani transparan terkait anggaran perjalanan dinasnya” timpalnya.
Tak jauh berbeda, Erwansyah alias Iwan Wong juga menilai bahwa total anggaran DPRD untuk tahun 2020 sebesar Rp 21 Miliar masih kategori “banyak”.
“Logika saya, harus diturunkan lagi karena masih terlalu tinggi untuk lembaga DPRD” tegasnya.
Iwan Wong menyebutkan tiga tugas pokok anggota DPRD yakni terkait Budgeting, pengawasan dan Legislasi seharusnya tidak perlu banyak biaya.
“Implementasi dari kunker juga belum efektif, contohnya waktu kunker masalah ketenagakerjaan di kabupaten Paser, hingga kini belum diaplikasikan di Tabalong” tandasnya.
Ketua DPRD Tabalong H. Mustafa menyampaikan ada penurunan yang sangat signifikan anggaran dewan tahun 2020 yakni sekitar Rp 4 Miliar.
Mustafa menilai bahwa pihaknya sudah berhemat dan menyesuaikan dengan kebutuhan.
Terkait dengan anggaran untuk perjalanan dinas Ia menjelaskan Sudah ada aturannya, ini yang mereka ikuti, mereka juga mengikuti perkembangan keuangan daerah
Ia hanya memberikan perkiraan anggaran dewan yang dipakai untuk perjalanan dinas kisaran 30 persen (boel)
