TANJUNG,KoranKontras.net- Rencana pemerintah kabupaten Tabalong membayarkan premi BPJS Kesehatan 79.000 warganya yang memegang kartu tanda penduduk Tabalong.
Kabar gembira tersebut diungkapkan kepala dinas kesehatan Tabalong, Taufiqqurrahman Hamdie kepada korankontras.
Menurutnya sekitar 240 an ribu penduduk Tabalong sekitar 79.000 orang masih belum jadi peserta BPJS.
” Di luar itu ada warga yang sudah dibayarkan pemerintah pusat, potongan gaji bagi ASN, TNI/Polri, sebagian kecil di bayarkan oleh provinsi dan yang sudah dibayarkan pemda sekitar 9.000 orang” jelasnya.
Program ini imbuhnya lagi berlaku untuk seluruh warga Tabalong tanpa terkecuali.
Namun, tutur Taufiq, masyarakat yang dibayarkan oleh pemda iuran bpjs nya hanya berhak mendapat pelayanan kelas 3.
“Bagi warga yang mampu apabila tidak berkenan dan ingin naik kelas maka jatuh lah gratisnya, harus bayar sendiri kelebihan biayanya” ungkapnya.
Taufiq menjelaskan bahwa program bpjs ini terintegrasi dengan program pemerintah daerah Jaminan Tabalong Sehat (JTS).
“Jatah pembayaran JTS di himpun untuk bayar premi bpjs dan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang” imbuhnya.
“Target kami tahun 2020 semuanya bisa clear dan dianggarkan lewat APBD, warga tidak perlu lagi repot mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)” bebernya.
“Berdo’a saja supaya rencana kenaikan iuran bpjs di tunda karena Pagu anggaran kita tidak akan cukup” pungkasnya sambil tersenyum. (Boel).
