Pelayanan Satu Pintu PUPR Tabalong
TANJUNG,KoranKontras.net- Sistem pelayanan loket satu pintu di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Tabalong ternyata belum di mengerti sepenuhnya oleh segelintir pihak yang membutuhkan pelayanan.
Rini Lestari, salah seorang petugas loket pelayanan menyampaikan ada sebagian kecil warga maupun badan usaha yang beranggapan bahwa pihak petugas loket memperlambat dan mengulur waktu pengurusan izin ataupun rekomendasi.
Padahal, jelas Rini petugas loket berusaha memberikan pelayanan prima, cepat dan terbaik sesuai dengan arahan kepala dinas PUPR.
“Mohon bersabar, berkas yang masuk tentu harus di proses sesuai prosedur, tidak asal beri rekomendasi” imbuhnya.
Ia menerangkan bahwa tidak semua perizinan bisa cepat diberikan karena tahapan dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan perizinan ataupun jenis rekomendasi yang dibutuhkan.
“Sesuai dengan jenis permohonannya, paling cepat dua atau tiga hari, bahkan ada yang lebih dari satu minggu” terangnya pada awak koran kontras, Selasa (06/08).
Rini menyampaikan izin yang cukup memakan waktu tersebut karena perlu survey lapangan, penyampaian dan paparan dari badan usaha yang bersangkutan kepada bidang terkait hingga “diskusi” tim yang terdiri dari beberapa instansi terkait.
“Baru rekomendasi diberikan, kurang lebihnya seperti itu, Jadi jangan ada anggapan kami yang mempersulit atau memperlambat, semua ada tahapannya” ujarnya ramah.
Bahkan, sambungnya lagi, petugas loket tidak membedakan pelayanan yang di berikan, baik kepada pribadi, badan usaha hingga pihak SKPD atau dinas pemerintahan daerah sekalipun.
“Semua kami layani dengan semaksimal mungkin tanpa terkecuali” bebernya.
Senada dengan Rini, Saufi, staf Perencanaan yang kebetulan hendak turun kelapangan bersama tim untuk mensurvey suatu lokasi memberi keterangan serupa.
Menurut Saufi, tim akan memastikan lokasi apakah sesuai dengan berkas yang masuk, menentukan titik koordinat serta hal lain yang terkait.
” kalau berkas yang masuk dan paparan yang di sampaikan kepada tim tidak sesuai dengan fakta di lapangan, kemungkinan besar rekomendasi ridak akan diberikan”pungkasnya. (Boel)
