Besarnya anggaran desa yang digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah di Kabupaten Tabalong membawa dampak pada pengembangan ekonomi di desa.
Kini geliat mengembangkan ekonomi pedesaan melalui badan usaha yang dibentukpun terlihat tinggi, tercatat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Tabalong sudah terbentuk 77 badan usaha milik desa (BUMDes).
” tinggal 44 desa lagi yang belum terbentuk BUMDesnya” terang Hj. Fitrina, Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa pada DPMPD Tabalong kepada korankontras.net rabu (6/12) siang.
Dari 77 BUMDes yang terbentuk 30 diantaranya sudah memulai usaha disektor perdagangan ” mereka menjual sembako, saprodi, air isi ulang sampai jual beli gabah”imbuhnya.
Terbentuknya BUMDes di desa memudahkan pembentukan BUMDes Mart disemua desa yang digagas oleh Bupati Tabalong, H.Anang Syakhfiani beberapa waktu yang lalu.
“tinggal melakukan penambahan jenis usaha saja kalau sudah ada BUMdesnya dan tentunya penyiapan tempat sebagaimana ritel modern untuk BUMDes mart” jelas Fitriana lagi.
Modal usaha sendiri menurut Fitriana desa sudah menganggarkan pada tahun 2018 sebesar Rp` 100 juta untuk pengembangan BUMDes Mart, Rp. 50 juta untuk bangunan dan Rp. 50 juta untuk modal usaha.
“bahkan desa bisa menganggarkan sampai Rp, 300 juta tapi dilakukan secara bertahap”terangnya.
BUMDes Mart nantinya juga sebagai wadah menyalurkan beras miskin yang selama ini disalurkan Dinsos melalui desa (kts/boel)
