Merasa kesejahteraanya selama ini kurang diperhatikan , ratusan perawat yang bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Tabalong menyampaikan tuntutan kepada DPRD Tabalong pada senin, (15/5)
Aksi penyampaian aspirasi yang dimotori oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Tabalong dan Forum Komunikasi Perawat Honorer (FKPH) Tabalong ini meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib perawat di daerah seperti pemberian tunjangan BPJS kesehatan dan perbaikan pendapatan.
Surya salah seorang tenaga kerja kontrak di RSUD H. Badaruddin Tanjung mengatakan jika selama ini Ia dan rekan-rekannya mendapatkan upah dibawah upah minimun regional kalimantan selatan “yang kita peroleh kisaran 1, 7 juta perbulan dan nilai ini sama dengan yang diterima office boy di Rumah sakit umum H.Badaruddin” jelasnya.
Padahal setahunya UMR diatas dua juta rupiah untuk kaliamntan selatan, itu salah satu alasan mereka mendatangi DPRD Tabalong untuk menyampaikan aspirasi, selain tenaga kontrak, perawat yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga Sukarela (TKS) juga ikut mendatangi dewan.
Muhammad Rizky , ketua FKPH Tabalongmengatakan apa yang dialami tenaga kontrak seperti Surya masih ada yang lebih parah yakni mereka yang mengabdi sebagai TKS di instansi kesehatan di puskesmas-puskesmas.
“ para TKS bahkan hanya menerima 100 sampai 200 ribu saja perbulannya, untuk menyiasaiti pendataan tambahan banyak TKS yang “nyambi” jadi petani” ucap pria muda ini.
Dihadapan ketua Komisi I DPRD Tabalong dan anggotanya , mereka juga meminta untuk tenaga perawat non PNS diusulkan mejadi CPNS. Selain itu mereka juga meminta untuk tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai perawat honorer selama revisi UU ASN tahun 2014 sedang berjalan.
Ketua Komisi I DPRD Tabalong, Zaenal Ilmi, SE berjanji akan berusaha memerjuangkan apa yang disampaikan para perawat.
“kita baru tahu juga jika kondisinya seperti ini tapi ini akan kita upayakan ada perbaikan” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota komis I, Kuwadi Uwis, menurutnya perawat yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan harus mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah daerah (lee)
